Perombakan Aturan Demi Meningkatkan Produksi Pertanian

harianid.Upaya peningkatan produksi pertanian tidak hanya dengan meningkatkan kualitas benih dan sarana prasarana produksi pertanian tetapi dengan langkah lain yaitu merombak atau merombak peraturan yang selama ini berlaku begitu dikatakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Salah satu aturan yang dibongkar adalah terkait aturan pengadaan,” kata Amran, saat menyampaikan kuliah umum di Yogyakarta pada Senin 12 Maret 2018.

Pengadaan biasanya dimulai dari tender pada Januari dan prosedur berikutnya sampai barang itu ada. Namun, dalam pertanian, tidak dapat diberlakukan seperti itu karena pertanian mengikuti musim dan tidak boleh terlambat.

Contoh misalnya ketersediaan pupuk, satu aspek sederhana tetapi bisa berdampak massal kalau ada yang tak beres. “Jika keterlambatan pupuk mencapai satu minggu, kerugian secara nasional akan mencapai Rp40 triliun,” katanya.

 

Amran mengatakan kalau Dia sudah berkeliling di ratusan kabupaten di Indonesia dan menyimpulkanbahwa hampir semua daerah itu mengalami keterlambatan penyediaan saprotan (sarana produksi pertanian) juga keterlambatan sarana produksi pertanian lain yang  tentu juga semakin memperbesar kerugian.

“Kebijakan bidang pertanian yang salah, kerugiannya dapat lebih dahsyat ketimbang korupsi,” katanya.

Bukan suatu hal yang mudah untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Lebih 2.000 satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang ternyata lebih memilih pertanian hancur ketimbang melangkah yang tidak sesuai dengan prosedur.

Banyak di kalangan pejabat itu menyatakan membongkar dan membenahi peraturan dapat berbahaya dan akan menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari. Tetapi. dia mengaku lebih memiliih perbaikan kesejahteraan petani meski jalannya tak mudah.

Amran menegaskan, jika memang ditakdirkan akan dipenjara karena kebijakannnya yang mengoreksi kebijakan sebelumnya demi kesejahteraan petani, ia siap dipenjara. “Saya siap dipenjarakan,” katanya.

Kementerian Pertanian sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri untuk mengawasi proses perombakan aturan dan kebijakan itu. Dia meyakini langkah itu akan lebih bermanfaat ketimbang sekadar berpikir meningkatkan produksi tetapi mengabaikan aspek regulasi atau aturan.

Pada tahun ini kementan menargetkan tiga juta lahan padi milik petani di Indonesia akan mendapatkan benih padi unggul yang produksi mencapai 10 ton per hektare. Jumlah itu dua kali lipat dengan produksi padi yang biasa ditanam oleh petani.

“Yang terbaru, Kementan akan membagikan bibit padi unggul kepada petani secara gratis untuk tiga juta lahan pertanian,” kata Amran.

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan infrastruktur pertanian yang menunjang produktivitas padi termasuk alat dan teknologinya.

Mengenai maraknya bibit padi varietas black madras atau padi daun ungun namun belum berizin, Amran berjanji segera memerintahkan aparatnya untuk memeriksa di lapangan. Divisi Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Pertanian yang berwenang untuk itu.